Garapnews.com-Jakarta – Aktivitas penambangan ilegal (Illegal minning) batu bara yang masiv akhir-akhir ini di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi sorotan tajam di kancah nasional.
Para wakil rakyat yang duduk di kursi DPR RI gerah atas praktik tersebut dan meminta aparat penegak hukum untuk bergerak.
Di antara anggota DPRD yang bersuara lantang adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto.
Ia meminta ketegasan Polri memberantas penambangan batubara ilegal di Kabupaten, Kalimantan Timur.
“Illegal minning (penambangan ilegal) itu wilayah hukum. Sudah seharusnya Polri bertindak tegas,” kata Bambang Patjul, panggilan akrab politisi PDI Perjuangan itu belum lama ini (06/05/2021).
Sementara Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir, saat berada di Mako Polda Kaltim, Kamis (10/6/2021) juga berbicara lantang. Ia menyoroti, persoalan penambangan ilegal, khususnya terkait tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebab terdapat beberapa masalah terkait PNBP ini.
Termasuk juga temuan-temuan tambang liar yang ada di wilayah Kaltim-Kalsel.
“Kemudian bagaimana dengan nasib tambang yang sudah digali, apakah tidak mengganggu masyarakat dan lain sebagainya,” tegasnya kepada media.
Suara vokal tentang mafia tambang disampaikan anggota komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam rapat kerja bersama di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (16/06/2021).
Ia mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menindak oknum anggota Polri yang menjadi backing penambang batu bara ilegal di daerah.
Habibirokhman menyatakan, sudah banyak menerima keluhan terkait tambang ilegal.
“Saya memohon Kapolri mem-push (menekan) jika ada indikasi keterlibatan oknum anggota Polri,” ujar Habiburokhman kepada media.(Azman)
penulis:RB. Syafrudin Budiman SIP
