Demi Demokrasi, Pilkada Tahun 2022 dan 2023 Harus Dilaksanakan

banner 120x600
banner 468x60

GARAPNEWS.COM, Jakarta – Pembahasan revisi UU pemilu di DPR RI masih menjadi polemik, terjadi perbedaan pendapat tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2022 dan 2023 apakah digabung dengan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016.

Menyikapi hal tersebut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengungkapkan jika pilkada pada tahun 2022 dan 2023 ditiadakan maka demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

banner 325x300

Menurutnya, jangan terulangi lagi kasus kematian petugas pelaksana pemilu ditingkat TPS atau KPPS karena beban tugas yang berat, sehingga menguras stamina, waktu dan pikiran. Apalagi dibarengi dengan Pilkada maka tugas mereka semakin berat.

Selanjutnya, Adi menjelaskan Pilkada tahun 2022 dan 2023 untuk menghindari pelaksana tugas kepala daerah bagi daerah yang habis masa jabatannya. Pada tahun 2022 ada 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota yang habis masa jabatan kepala daerahnya.

Adi menambahkan jangan sampai ada kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat karena demokrasi saat ini sistem langsung bukan seperti Orde Baru yang mana kepala daerah menjadi perpanjangan pemerintah pusat.

“Alasan tidak ada pilkada tahun 2022 dan 2023 demi pemilihan serentak tahun 2024 patut dipertanyakan. Jika Pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, Pilkada serentak dapat diundur pada tahun 2027,” ujar Adi.

Pilkada tahun 2022 dan 2023 harus dilaksanakan demi kemajuan demokrasi di Indonesia, bukan mengutamakan kepentingan segelintir orang yang hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *