Garapnews.com-PEKANBARU – Kegiatan pembangunan Pemko Pekanbaru di Tahun 2021 mendapat kecaman dari Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahmid, pasalnya di tengah geliat pembangunan yang dilakukan tapi justru tidak adanya bantuan khusus bagi masyarakat yang kesusahan akibat pelaksanaan PPKM Level 4 dengan dalih tidak memiliki anggaran.
“Menyikapi berita dari wali kota bahwa pemko tidak memiliki dana jadi bagi saya itu tidak tepat, seharusnya Fidaus menghentikan proyek ambisiusnya di tenayan demi masyarakat,” kata Muhammad Isa di Kantor DPRD Pekanbaru, Rabu (18/8).
Ia menilai bahwa pemko menghabiskan anggaran untuk proyek yang bukan prioritas untuk di kerjakan saat ini karena tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat, baginya apa yang dilakukan oleh pemko terhadap anggaran bukan untuk hal yang mendesak.
“Kondisi daerah kita sekarang ini dalam kondisi mendesak, artinya mendesak itu masyarakat sangat butuh, butuh bantuan dari pemerintah, pemulihan ekonomi bahkan kebutuhan pokok, ini sangat dibutuhkan masyarakat, harusnya ini yg menjadi prioritas bagi wali kota,” ujar politisi PKS ini.
Saat ditanyakan terkait isu anggota dewan yang meminta Wali Kota Pekanbaru mengalihkan dahulu anggaran reses dan pokir DPRD untuk penangan Covid-19, Muhammad Isa menjelaskan bahwa ia setuju saja ada pergeseran anggaran di sekretariat DPRD untuk bantuan kepada masyarakat terdampak Covid 19, namun harus di lihat dengan cermat dan jangan hanya jadi pengalihan isu.
Muhammad Isa juga menuturkan bahwa banyak anggaran di pemko yang tidak penting dan wajar, sedangkan anggaran reses digunakan untuk membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada dewan melalui reses.
Pun demikian dengan pokir, karena sumbernya dari reses masyarakat yang diterima oleh dewan saat reses, sehingga pokir dan reses merupakan dua hal yang harus di prioritaskan demi kepentingan masyarakat daripada proyek-proyek pemko saat ini.
“Nah jadi kalau misalnya ada anggota dewan yang tidak mau reses, berarti dia tidak mau mendengarkan suara masyarakat, kalau bukan suara masyarat yang diperjuangkannya lalu suara siapa? Suara pemko? Kan tidak mungkin begitu, tugas kita ini memperjuangkan suara masyarakat bukan suara pemko,” tuturnya.
Lanjutnya lagi, “apalagi pemko sendiri tidak pernah terbuka tentang alokasi dan penggunaan dana penanganan Covid 19 kepada DPRD, bahkan kita dengar informasi bahwa pemko di sangsi oleh pemerintah pusat karena di anggap tidak serius dalam pengalokasian dana bagi penanganan Covid 19”, pungkasnya.
